Larangan Mudik Lebaran, ASN Pemkot Bakal Disanksi
BANDARLAMPUNG, LAMPUNGINSTA- Penjabat Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Khaidarmansyah, mengingatkan ASN di lingkungan Pemkot untuk tidak mudik pada Idulfitri 1442 H.
“Itu kan instruksi dari Presiden RI. Kalau dari pemerintah sudah jelas disuruh putar balik, pulang, bagi yang tidak memenuhi ketentuan. Ada sanksi administratif,” kata Khaidarmansyah usai rapat koordinasi bersama Polresta Bandarlampung di Mapolres setempat, Senin (5/4).
Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolresta Bandarlampung Kombes Yan Budi Jaya terkait Operasi Ketupat Krakatau dalam rangka pengamanan Lebaran 2021 sehubungan dengan adanya larangan mudik dari pemerintah mulai 6-17 Mei.
“Tadi Pak Kapolres mengatakan kalau ASN, TNI/Polri bisa diatur karena patuh pada pimpinan. Tapi kalau pegawai swasta yang pulang ini yang perlu diantisipasi,” ujar dia.
Khaidarmansyah yang juga Kepala Bappeda Kota Bandarlampung mengimbau masyarakat luar daerah yang akan melintasi Kota Tapis Berseri untuk melengkapi dokumen perjalanan.
“Mereka harus bawa surat keterangan vaksinasi atau keterangan sudah rapid antigen. Karena kita tidak bisa melarang, tidak ada unsur pidana bagi yang pulang kampung kecuai ASN,” tegas dia.
Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021).
Menko PMK menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.(*)
