Babdar Lampung- – Aksi pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung yang membawa tujuh tuntutan ke DPRD Lampung, Senin (29/6/2026) ditemui Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Sebelumnya, aksi mahasiswa PMII diawali terjadinya aksi dorong dorongan dengan aparat keamanan saat hendak mendobrak protal gerbang pintu masuk gedung DPRD Lampung.
Wagub Jihan Nurlela akhirnya tiba di lokasi dan tak disangka mencipatkan “kesejukan” situasi dilapangan yang semula sempat memanas.
Didampingi sejumlah pimpinan Pemprov Lampung seperti, Sekdaprov Marindo Kurniawan dan anggota DPRD Lampung, Wagub Jihan dan unsur pimpinan DPRD duduk lesehan berdialog dan menyerap aspirasi para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Lampung.
Dalam dialog Wagub Jihan Nurlela mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Terkait isu nasional, tentunya kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, seperti soal MBG, Koperasi Merah Putih, dan isu isu nasional lainnya.
” Kita akan segera sampaikan sesuai waktu yang diberikan adik adik mahasiswa PMII,” kata Wagub Jihan Nurlela.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana (F-PDIP) sangat mengapresiasi dari aspirasi yang disuarakan PMII.
Dirinya memastikan aspirasi yang di suarakan mahasiswa akan dilanjutkan ke pihak yang kompeten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Disisi lain, Ketua PMII Lampung, M Yusuf Kurniawan, para kader PMII dari kabupaten dan kota menyuarakan ketujuh tuntutannya setelah melakukan kajian bersama pengurus cabang, komisariat, rayon PMII se-Lampung.
Aksi yang diikuti kader PMII dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Pengurus Besar (PB) PMII sekaligus bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah isu nasional dan daerah.
Sementara, Koordinator aksi, Fakih Ilham Kusesi, menambahkan, aksi kami ini digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
“PMII hadir untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun persoalan daerah yang sangat krusial,” kata dia.(*)