Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rodi, menyoroti rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya belum dibahas secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Miswan, Selasa (27/01/2026).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini Komisi I DPRD Provinsi Lampung belum pernah secara resmi membahas atau menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan mitra terkait, baik pemerintahan kampung maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Di komisi kami belum pernah membahas secara khusus atau rapat dengar pendapat soal program ini dengan mitra, baik pemerintahan kampung maupun BKD,” ujar Miswan.
Meski demikian, Miswan mengaku pernah melakukan pengecekan langsung terhadap salah satu koordinator MBG yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Palembang selama tiga bulan.
“Dari informasi yang diterimanya, telah diajukan data biodata untuk rencana rekrutmen tiga calon P3K di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), masing-masing sebagai koordinator, ahli gizi, dan akuntan,” ujarnya.
Namun, Miswan mempertanyakan arah kebijakan rekrutmen tersebut, terutama di tengah kondisi banyaknya tenaga honorer di Provinsi Lampung yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tanpa kepastian pengangkatan.
“Saya bertanya-tanya, di saat kita sedang menekan jumlah tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan tidak punya kesempatan diangkat, apakah sudah ada koordinasi antara pemerintahan desa dengan BKD Provinsi Lampung dalam rekrutmen P3K ini,” katanya.
Menurut Miswan, akan sangat disayangkan jika rekrutmen P3K MBG tidak memprioritaskan tenaga honorer daerah yang selama ini telah mengabdi, termasuk mereka yang baru-baru ini tidak terakomodasi dalam skema pegawai paruh waktu.
“Kasihan saudara-saudara kita yang sudah puluhan tahun mengabdi, honornya hanya sekitar seratus ribuan rupiah dari APBD. Kalau ada pengangkatan baru tapi tidak memanfaatkan tenaga honorer yang ada, itu sangat disayangkan,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, sebagian anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung telah melaporkan persoalan ini dalam forum rapat internal kepada pimpinan, agar segera disikapi. Miswan juga mengakui masih adanya kelemahan dari sisi informasi dan pemahaman terkait tata kelola program MBG secara keseluruhan.
Selain soal rekrutmen, Miswan melanjutkan, pihaknya juga menyoroti aspek penganggaran. Ia mempertanyakan apakah gaji P3K MBG nantinya akan menjadi beban anggaran daerah atau sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
“Kalau ini menjadi beban provinsi atau kabupaten, tentu akan menambah beban anggaran dan mengurangi alokasi yang sudah ada. Harapan kita, ini benar-benar menjadi tanggungan nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Miswan menegaskan bahwa secara prinsip dirinya mendukung program MBG sebagai program nasional yang bertujuan memperkuat gizi anak-anak Indonesia.
“Program ini bagus, tapi jangan dipahami instan. Dampaknya baru akan terlihat lima sampai sepuluh tahun ke depan. Asupan gizi yang konsisten tentu menopang pertumbuhan anak-anak kita,” katanya.
Ia menekankan, kehati-hatian tetap diperlukan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan ketenagakerjaan, agar program nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
“Yang perlu dipastikan, rekrutmen P3K ini harus mengacu dan berpihak pada tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk daerah,” pungkasnya. (*)