BANDAR LAMPUNG — Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Lampung kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Lampung menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan penambahan kuota, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
Anggota DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menduga masih terjadi penyalahgunaan barcode subsidi, termasuk penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan dengan modus mengganti pelat nomor.
“Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (7/10/2026).
Fauzan meminta pemerintah memperketat verifikasi dengan mencocokkan barcode dengan STNK asli kendaraan. Ia juga mendorong pengawasan di SPBU diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Menurutnya, penambahan kuota BBM tidak akan cukup jika celah penyimpangan masih terjadi.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mengecek keabsahan kendaraan dan QR code.
Pemprov Lampung dituntut memastikan pengawasan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan tindakan nyata agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan antrean BBM tidak terus berulang.