Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung Berakhir Damai
BANDARLAMPUNG- Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Lampung Melawan di Kantor DPRD Provinsi Lampung berakhir damai, Senin (1/9/2025). Mereka berangsur bubar sekitar pukul 14.00 WIB
Massa aksi memburakan diri dari DPRD Lampung setelah bertemu dan berdialog dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampunh Ahmad Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi.
Saat duduk bersama, massa aksi lewat Ketua BEM Unila Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta tanda tangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen para pemimpin Lampung.
Berikut 10 tuntutan yang disampaikan massa aksi:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta melakukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC)
Gubernur Lampung Mirza menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang telah menjaga kedamaian sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung
“Kita jaga bersama Lampung kita,” kata Mirza
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Giri Akbar mengatakan pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” katanya.(*)
