Gubernur Mirza Ajak HKTI Lampung Perkuat Hilirisasi Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani
Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung memperkuat konsolidasi organisasi dan mengambil peran strategis dalam mendorong hilirisasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung yang dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, pengurus DPD dan DPC HKTI se-Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Jum’at (31/07/2026).
Dalam acara musyawarah daerah (Musda) HKTI, Gubernur lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dan Pelantikan Pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Lampung.
Gubernur menegaskan bahwa HKTI memiliki peran penting karena mayoritas kekayaan Lampung bertumpu pada sektor pertanian. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan dengan sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani mulai menunjukkan hasil positif, Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, meningkatnya harga jagung, kopi, dan singkong, serta berbagai program pendukung pertanian telah meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan,” ujar Gubernur Mirza.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat transformasi sektor pertanian melalui berbagai program strategis, antara lain penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk mendukung pascapanen, pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif,” ujar Gubernur.
Ia berharap Musda HKTI menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus menyusun langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperjuangkan harga yang adil bagi petani, mempercepat hilirisasi, serta menyiapkan generasi muda pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), H. Abdul Kadir Karding yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional menegaskan bahwa sektor pertanian kini diposisikan sebagai prioritas tertinggi dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
“Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian tidak hanya menyangkut komoditas ekonomi, tetapi merupakan komoditas strategis nasional karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.Pemerintah berkomitmen penuh menjaga harga dan menggenjot produksi di tingkat petani,” ucap Abdul Kadir.
Di sektor hilir, Badan Karantina berkomitmen memberikan kemudahan dan percepatan layanan ekspor produk pertanian unggulan dari Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka. Ke depan, karantina akan membentuk program Sahabat Karantina. Program ini bertujuan mendampingi perusahaan, baik baru maupun lama, dalam memenuhi standar kualitas internasional, termasuk aspek biosecurity dan traceability.
“Kalau bisa cepat kenapa harus lama Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar bagi negara pembeli,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai kebijakan tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, serta mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (ril).
