Pansus DPRD Waykanan Gelar Hearing Bersama Kepala Kampung

WAY KANAN, (LAMPUNGINSTA)- Pansus DPRD (Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) penanganan dan pencegahan Covid-19 Kabupaten Way Kanan mengadakan rapat khusus (hearing) bersama Kepala Kampung Negeri Baru dan Umpu Bhakti dalam menanggapi laporan masyarakat terkait penerimaan Bantuan langsung Tunai Dana Desa, Selasa (02/05/2019).

Berlangsung di gedung DPRD Way Kanan, kepada awak media, Hamim Akbar selaku Ketua Pansus mengatakan gejolak yang terjadi di masyarakat intinya adalah ketimpangan dalam penyaluran.

“Permalasahan ini terjadi karena ketidak adilan yang di masyarakat, tidak merata, seharusnya yang layak jadi tidak dapat bantuan dan bahkan sebaliknya,” ujar Hamim.

Dirinya menyebut saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan sepenuhnya hasil Pansus ini seerti apa karena belum final. Namun dirinya menghimbau kepada seluruh Aparatur Kampung terkait, terutama Kepala Kampung untuk menyinkronkan data.

“Kami himbau agar mereka semua men-sinkronkan data penerima agar lebih valid, dan transparan, supaya tidak ada lagi yang mengeluh tidak menerima bantuan seperti ini lagi,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya juga menghimbau agar seluruh Kampung untuk mencantumkan data penerima bantuan berupa pemasangan banner kampung masing-masing.

“Demi keterbukaan informasi, setiap kampung harus memasangkan banner data penerima. supaya masyarakat juga tahu data penerima dan tidak-terka menerka lagi, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke DPR ini khususnya cuma untuk menyakan hal tersebut. Jadi saya harap seluruh kepala kampung bisa mengikuti intruksi ini demi kebaikan bersama,” tegasnya.

Selain itu, Pansus DPRD juga ternyata menyoroti Kampung-Kampung yang tidak maksimal dalam penyaluran BLT DD tersebut, sama seperti apa yang telah di soroti Bupati Way Kanan beberapa waktu lalu.

“Kan sebelumnya Bupati sudah menyampaikan, Kadis PMK dan Kadis Sosial juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada kelonggaran dan tidak harus mengacu pada 14 kriteria yang ada. Jadi kami akan terus melakukan rapat dan memanggil seluruh Aparatur Kampung yang di anggap tidak maksimal dengan hanya mengacu pada kriteria tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Hamim membutuhkan support dan keyakinan dari masyarakat. “Yakin saja Pansus ini tidak akan terpengaruh seperti isu yang di kembangkan. Kami pun tidak main-main dalam menjalankan tugas ini,” pungkasnya.

Hasil dari hearing tersebut diketahui telah mendapatkan titik temu, dimana setiap Kampung Negeri Baru dan Umpu Bhakti di ketahui siap bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Pansus DPRD Aburizal Setiawan di dampingi seluruh anggota Pansus DPRD, Adinata, Rena Yani, Hairullah, Jawiko, Sairul Sidiq dam Tari Ines Safitri beserta Kadis Sosial, Kadis PMK dan jajaran lainnya.(Kang Dedi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *