384 Orang Daftar Capim KPK

JAKARTA (LAMPUNGINSTA)- sebanyak 384 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panitia Seleksi (Pansel) capim KPK mengatakan jumlah itu tercatat sampai penutupan, Kamis, 4 Juli 2019, pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, pansel capim KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada hari ini, Jumat, 5 Juli 2019.

Sedangkan hasilnya akan diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik.

“Sampai jam 23.59 tadi malam (Kamis malam), batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang,” kata Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, di Jakarta, Jumat.

Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanutnya, yaitu tahap wawancara.

Proses tersebut diproyeksikan berlangsung pada September 2019. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring.

Hendardi mengaku, pihaknya belum melakukan verifikasi penggolongan profesi dan lainnya yang mendaftar sebagai capim KPK.

“Kami belum melakukan verifikasi dari profesi mana saja yang mendaftar sebagai Capim KPK,” kata Ketua Setara Institute ini, dilansir Suara.com — jaringan Saibumi.com.

Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah profesi yang mendaftar yakni pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa maupun hakim, anggota TNI atau Polri, auditor, hingga komisioner dan pegawai KPK.

Pansel capim KPK akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni.

“Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK. Jadi memahami manajerial organisasi,” kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih.

Dijelaskan, seorang calon pimpinan KPK juga harus memiliki kondisi psikologis yang kuat dari tekanan dan memiliki kebijaksanaan.

“Pimpinan KPK juga perlu memahami arah pembangunan ekonomi negara,” ujar Yenti.

Menurutnya, pimpinan KPK perlu memahami pemberantasan korupsi bukan hanya dari penindakan, tetapi juga sisi pencegahan.(r)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *