Walikota Bandarlampung Siapkan Bantuan Hukum Untuk Oknum Pol- PP

Bandar Lampung (LAMPUNGINSTA) – Walikota Bandar Lampung Herman HN menampik dugaan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oknum Polisi Pamong Praja (Pol-PP). Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyerahkan penanganan sepenuhnya kasus kepada pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Menurutnya penggusuran pasar Griya Sukarame yang dilakukan aparat telah sesuai aturan, sehingga tidak ada oknum Pol PP yang berani melakukan tindakan diluar prosedur perundang undangan.

“Nanti di Pengadilan kita liat, kita nggak mukul mukul tapi dibuat buat, direkayasa mukul mukul,” kata Herman usai serah terima jabatan ASN pemkot Bandar Lampung, Jumat 21 Juni 2019.

Saat ini, oknum Pol PP EFZ sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak Pemkot masih terus melakukan pendampingan terkait kasus tersebut.

“Biarin aja, pengadilan kan tau nanti ada saksi. Ya nanti kita liat ddipengadilan,” ujarnya.

Dijelaskan, penggusuran pasar Griya Sukarame pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Pulau Sebesi, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dilakukan sesuai prosedur perundang undangan.

“Tidak ada masalah, ini kan pemerintah bukannya swasta. Pemerintah kan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, ada pendampingan hukum,
Kalau saya nggak ada masalah. Makanya kita melaksanakan tugas dengan baik kalau kita smebrono,” ungkapnya.

Dengan begitu, Herman menampik adanya dugaan kekerasan tersebut meski

“Orang nggak ada yang dipukul bilang dipukul maka saya bilang nggak bener, bisa aja digaret garet sendiri badannya. Lihatlah apa kejadian kemarin waktu pembubaran, nggak ada apa apa nya,” pungkasnya.(ton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *