Khusus Biling, Disdikbud Bandarlampung Kesampingkan Permendikbud

BANDARLAMPUNG (LAMPUNGINSTA)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 lewat Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

Regulasi tersebut adalah peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang telah ada. Permendikbud itu juga menghapus pemberlakuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam PPDB 2019.

Merespon peraturan itu, Kepala Disdikbud Bandarlampung Daniel Marsudi mengatakan, pihaknya tetap mengikuti Permendikbud terkait peniadaan SKTM saat PPDB. Namun menurutnya, ini tak berlaku bagi program bina lingkungan (biling) untuk siswa tidak mampu. Sehingga, bagi siswa biling, tetap harus menyertakan SKTM.

“Bagi siswa biling tetap menyertakan SKTM, karena pembiayaan gratis. Kalau tidak begitu, jebol dong kita. Semua kok mau dibiayai. Kemampuan keuangan kita gak izinin, makanya kita pilih mana orang yang tidak mampu,” tandasnya.

Meskipun pihaknya tetap mememinta siswa menyertakan SKTM, namun pihaknya juga akan melakukan cek visitasi tentang kebenaran berkas yang diterima. “Tetap kita cek dulu kebenarannya agar masuk dalam program biling,” ujarnya.

Sekretaris Disdikbud Bandarlmpung Eka Afriana juga mengatakan, daerah memiliki otonomi daerah, sehingga peraturan tersebut perlu dipelajari terlebih dahulu. “Kita ada otonomi daerah, nanti kita pelajari dulu, itukan peraturannya baru keluar,” singkatnya.

Dilain sisi, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Lampung, Jumadi justru sepakat bila SKTM dihapuskan.

“Saya setuju kalau SKTM itu dihapuskan. SKTM itu justru banyak disalahgunakan keluarga mampu. Dari pada banyak orang yang ngaku-ngaku miskin padahal kaya, kan itu enggak bener,” ucapnya.(R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *